KARAWANG CENTER – Civitas pendidikan di Jawa Barat dihebohkan dengan temuan tautan (link) menuju situs komik porno berbahasa China pada buku mata pelajaran Sosiologi untuk Kelas XII SMA. Lah, kok bisa?
Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGM) Sosiologi Jawa Barat Iwan Hermawan mengatakan buku yang diterbitkan PT Cempaka Putih asal Klaten, Jawa Tengah, tersebut telah lama terbit dan menjadi bahan ajar kurikulum 2016 mata pelajaran Sosisologi bagi SMA.
“Buku tersebut sudah lama terbit dan dia merujuk ke salah satu situs tertentu tentang budaya Sunda, ternyata situs budaya Sunda itu sepertinya sudah tidak aktif dan tidak diurus, sehingga berganti kepemilikannya atau mungkin diretas sehingga menjadi situs komik dewasa, sangat disayangkan,” kata Iwan saat dihubungi, Selasa (9/2/2021).
“Di beberapa sekolah di Jabar membeli buku tersebut dalam jumlah banyak untuk dipinjamkan ke siswa. Dananya bersumber dari BOS (bantuan operasional sekolah) dan ada juga yang disimpan di perpustakaan,” tutur dia menambahkan.
Iwan tak menyalahkan penerbit atau penulis buku tersebut. Menurut dia, awalnya tautan situs tersebut memaparkan mengenai suku dan budaya Sunda. Namun, belakangan saat hendak diajarkan ke siswa dengan mengecek tautan tersebut, ternyata malah dialihkan ke situs komik porno.
“Beberapa guru yang penasaran membuka tautan tersebut, bukan menceritakan soal kebudayaan Sunda lagi, ternyata malah komik dewasa,” kata Iwan.
Kami mencoba mengakses situs tersebut, tak lama kemudian diarahkan (redirecting) ke sebuah situs dengan konten yang tidak pantas untuk pelajar. Kendati begitu, Iwan menilai bukan hal yang bijak untuk menarik buku tersebut dari peredaran. Langkah yang bisa dilakukan sekarang adalah meminta Kominfo RI untuk menutup atau memblokir situs tersebut di Indonesia.
“Buku itu sudah banyak beredar di toko-toko di Jawa, tak hanya di Jawa Barat, lebih baik situsnya diblokir saja,” ucap Iwan.
Langkah yang kedua, menurut Iwan, adalah meminta agar Kemendikbud melalui Puskurbuk agar lebih awas bila ada buku yang menjadi bahan ajar, merujuk ke situs-situs swasta non-pemerintah. “Bisa saja kalau merujuk ke dinas pendidikan kota/kabupaten, ke Disparbud atau apa,” ujarnya.
Lalu yang paling penting adalah, agar penulis buku lebih hati-hati agar mencantumkan rujukan dari situs internet. Pasalnya, situs di internet rawan diretas atau berganti kepemilikan bila tak dirawat.
“Tak ada yang abadi di internet, bisa diretas atau ganti kepemilikan. Lebih baik rujukannya ke buku lagi, situs resmi pemerintah atau jurnal universitas,” katanya.
“Kita tak salahkan penulis atau penerbitnya, karena memang awalnya situsnya benar. Nah, dari kejadian ini perlu perhatian, karena bila bahan ajar dalam bentuk e-book, bisa langsung dibuka tautannya dan kurang baiklah,” tutur Iwan. (yum/bbn)
