KARAWANG CENTER – Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) membuat kebijakan baru yang tak disangka-sangka. Banyaknya investasi yang datang membuat UEA longgarkan hukum syariat islam.
Dilansir dari Associated Press, kebijakan ini dilakukan dengan latar belakang terpilihnya UEA sebagai tuan rumah dari pameran bertajuk World Expo.
Kegiatan ini bertujuan untuk menarik pemodal dan mendatangkan sekitar 25 juta pengunjung ke negara itu. Sebenarnya event akbar ini diundur satu tahun akibat pandemi corona.
Pelonggaran syariat islam terjadi setelah UEA meneken perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel. Harapannya, akan ada banyak investasi dan wisatawan dari negara tersebut.
Isi pelonggaran tersebut mencakup izin pasangan beda jenis kelamin yang belum menikah untuk tinggal serumah alias kumpul kebo. Selama ini kumpul kebo tergolong sebagai tindakan kejahatan.
Untuk Dubai, ada aturan khususnya. Hanya warga asing yang bermukim di sana yang boleh mendapatkan izin tinggal kumpul kebo. Kalau warga Dubai tentu saja akan dihukum.
Penjualan minuman beralkohol pun dilonggarkan demi menarik minat turis. Padahal sebelumnya hanya orang-orang berusia 21 tahun ke atas yang boleh membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Tak hanya itu, pembeli pun harus mengantongi izin untuk bisa membeli dan membawa miras ke rumah mereka.
Honor killing atau aksi pembunuhan atas alasan mempertahankan kehormatan keluarga juga masuk hitungan. Siapa pun yang melakukan honor killing akan diperkarakan secara hukum atau dibawa ke meja hijau.
Aturan ini masih dilakukan oleh suku-suku setempat, pelakunya adalah laki-laki dalam keluarga dan korbannya perempuan. Pencabutan honor killing dinilai akan berdampak positif bagi wanita-wanita UEA.
Semua dilakukan untuk mengubah imej UEA di mata wisatawan dunia, khususnya turis dari barat. Belum lagi para pemodal dan pebisnis yang berkantong tebal.
Kebijakan ini tak semata hanya soal investasi. Pemerintah UEA berharap adanya adaptasi dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Perubahan hukum syariat Islam di UEA juga akan membuat warga asing tidak perlu berurusan dengan pengadilan agama terkait dengan pernikahan, perceraian dan harta waris.
