52 Kades di Karawang Dijatah Rp190 Jutaan Untuk Infrastruktur

Masyarakat, Pemerintah, Politik3,456 kali dilihat

KARAWANG CENTER – 52 Desa dari 18 Kecamatan di Karawang yang mengikuti Kegiatan Balai Besar Waduk dan Sungai Citarum (BBWS) di Harris Hotel And Convention Festivale Kota Bandung, pulang tidak sia-sia.

Pasalnya, para kades di sebut-sebut mendapati oleh-oleh pembangunan fisik baik TPT, Turap maupun pengerukan sungai dari BBWS yang nominalnya Rp190 jutaan persdesa.

Anggaran yang akan realisasi untuk fisik itu, akan di guyur langsung pihak BBWS kepada para kelompok yang dibentuk dengan status berbadan hukum.

“Kalau untuk anggarannya, betul sekitar Rp190 jutaan. Adapun lokasinya harus disertakam titik koordinat untuk di foto nantinya dan di survey dan di konfirmasikam ke pendamping BBWS di lapangan.

Baca Juga :  Pemerintah Taiwan Beri Bantuan Dapur Umum Bagi Petani Karawang

Jadi realisasinya tetap sesuai pengajuan juga ploatingnya, kalau titik kordinatnya sesuai survey, maka realisasi tahin ini juga, ” Kata Kades Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Abdul Hakim, Rabu (7/4).

Pjs Kades Sukajaya, Heri Setiawan mengatakan, bahasan utama adalah soal bantuan fisik yang akan di berikan pihak BBWS kepada semua Desa yang hadir dan di undang dengan besaran sekitar Rp192 jutaan perdesa.

Baca Juga :  Polres Karawang Terjunkan 500 Personel Untuk Pengamanan Natal 2020

Bantuan berupa fisik turap, TPT dan pengerukan itu, tidak akan turun lewat rekening pemerintah desa, sebab sebut Heri, pemerintah desa justru di arahkan membentuk kelompok yang akan melaksanakan pembangunan tersebut, dimana kelompok ini selain harus di isi masyarakat, juga harus berbadan hukum di buat oleh notaris.

Bahkan, pembentukan kelompok ini, harus berdasarkan hasil musyawarah yang di fasilitasi oleh pemerintah desa, dan haris memiliki NPWP, rekening bank kelompok, dan membuat RAB.

Baca Juga :  Ini 5 Prioritas Cellica-Aep dalam Pembangunan Karawang 2022

“Ini menentukan titik lokasi yamg akan di bangun, sebab, nanti dana itu di transfer ke rekening kelompok masyarakat, yang di utamakan adalah petani, ” Ujarnya.

Disinggung biaya pengurusan status badan Hukum kelompok, Heri memyebut, itu nanti ada di RAB secara khusus.

“Kami akan musyawarah dulu dengan masyarakat dan menentukan lokasi dan persiapannya bersama pendamping BBWS, ” Ujarnya. (Rd)


Penting! Himbauan Covid-19

KC Ad

Artikel Terkait

Jangan ketinggalan berita ini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Feed Berita