Demokrat Karawang Surati AHY Tolak Hasil KLB Versi Moeldoko

Politik4,452 kali dilihat

KARAWANG CENTER – Ketua DPC Partai Demokrat Karawang, Cellica Nurrachadiana mengatakan telah melayangkan surat ke DPP atas penolakan KLB versi kubu Moeldoko.

“Kami dari DPC Demokrat Karawang, sudah tegas menolak KLB Ilegal yang dibuat oleh kubu Moeldoko, surat penolakan kami sudah layangkan ke pusat,” ujarnya saat diwawancarai usai divaksinasi, Senin (8/3/2021).

Menurutnya KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumut beberapa waktu lalu tak sesuai AD/ART Partai Demokrat.

“Demokrat itu tidak ada KLB, yang KLB itu pihak luar Demokrat, kalau memang KLB harusnya sesuai AD/ART partai,” tegasnya.

Baca Juga :  40 Desa di Karawang Diantaranya di Karawang Timur, Cikampek dan Rengasdengklok Akan Dimekarkan

Ia menjelaskan juga, sebelum KLB Kubu Moeldoko digelar, pihaknya pernah ditawari oleh eks anggota partai Demokrat untuk ikut KLB.

“Sebelum KLB saya pernah ditelepon oleh oknum, yang saat ini posisinya dia sudah tidak dalam partai, untuk ikut KLB, dan saya jawab menolak, karena Demokrat tidak ada KLB,” tuturnya.

Ia juga menegaskan kembali sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pertemuannya, DPC menyampaikan 3 poin penolakan terhadap KLB yang digelar kudu Moeldoko.

Baca Juga :  Resmi! Sebanyak 1.643.490 Pemilih Akan Menggunakan Hak Suaranya di Pilkada Karawang 2020

“Masalah KLB ini bukan masalah internal Partai Demokrat, ini ranah luar yang bukan bagian dari partai. Oleh karenanya, saya sampaikan kepada ketua umum, hasil rapat dari DPC Karawang, yakni membuat fakta integritas, penolakan atas KLB, dan surat dukungan atas keputusan pusat yang tetap solid terhadap AHY,” tutupnya.

Sebelumnya, diketahui, pada Jumat (5/3/2021) lalu, KLB Partai Demokrat yang dirintis oleh eks pengurus partai digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada KLB itu, disepakati Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan posisi AHY. Dari sanalah, ricuh dalam kubu partai Demokrat terjadi di berbagai pengurus daerah, tidak terkecuali di Karawang.

Baca Juga :  52 Kades di Karawang Dijatah Rp190 Jutaan Untuk Infrastruktur

(mud/mud)


Penting! Himbauan Covid-19

KC Ad

Artikel Terkait

Jangan ketinggalan berita ini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Feed Berita