Panitia Pilkades Karawang Masing-masing Diguyur Rp64 Juta

Pemerintah, Pemilu, Politik2,557 kali dilihat

KARAWANG CENTER – Berbeda dengan pemilihan kepala desa (Pilkades) sebelumnya, kali ini panitia akan diguyur anggaran pemerataan sebesar Rp64 juta. Anggaran ini diluar anggaran kebutuhan panitia yang sudah diajukan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang.

Tahapan pilkades saat ini telah memasuki tahapan bimbingan teknik (Bimtek) bagi seluruh ketua panitia 11 serta bendahara. Bimtek ini membahas perihal rancangan anggaran biaya (RAB) bagi seluruh panitia 11 serta untuk anggaran setiap tempat pemungutan suara (TPS). Pelaksanaan bimtek dilakukan sebanyak empat sesi dalam satu hari.

Bank BJB KPR

Penerapan sesi ini dilakukan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam satu sesi terdapat 14 hingga 15 panitia 11 yang mengikuti bimtek. “Bimbingan teknik ini kita lakukan untuk sosialisasi ke panitia 11,” ujar Nunu Nugraha, staf bidang pemerintahan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD), Rabu (10/2).

Baca Juga :  40 Desa di Karawang Diantaranya di Karawang Timur, Cikampek dan Rengasdengklok Akan Dimekarkan

Anggaran untuk pilkades, lanjutnya, bertambah sebanyak Rp5,8 miliar. Anggaran ini dipergunakan untuk biaya gaji bagi kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), protokol kesehatan, serta untuk keperluan lainnya. Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat Bupati Kabupaten Karawang.

“Bagi peserta yang tidak dapat hadir akibat banjir, maka pihak DPMD memperbolehkan untuk mengikuti sesi di hari selanjutnya,” terangnya.

Baca Juga :  Dugaan Rencana Serangan Fajar Politik Uang di Karawang, Bawaslu: Awas! Denda Uang Rp1 Miliar

Jumlah TPS untuk pilkades saat ini disesuaikan seperti sistem saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Setiap TPS terdapat 500 daftar pemilih tetap (DPT). Terdapat 1.080 jumlah TPS untuk pilkades tahun ini.

Protokol kesehatan akan tetap diterapkan saat proses pemilihan berlangsung. Anggaran terdapat dua macam yakni pemerataan serta proposional. “Anggaran pemerataan untuk setiap desa sebesar Rp64 juta. Anggaran proposional akan diberikan berdasarkan jumlah DPT di setiap desa,” terangnya.

Abdul Salam, ketua Panitia 11 Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur mengatakan, pendapatan untuk setiap KPPS Desa Sukamakmur sebanyak Rp400 ribu. Hal ini berdasarkan jumlah DPT yang terdapat di desa tersebut.

Baca Juga :  Dinas PUPR Laksanakan Program Normalisasi di Wilayah Desa Gempol Kolot

Selain untuk KPPS, petugas perlindungan masyarakat (Linmas) akan mendapatkan honor sebesar Rp200 ribu. “Total anggaran yang diperoleh oleh tim panitia 11 sebesar Rp157 juta,” terangnya.

DPMD meminta kepada panitia 11 untuk membuka rekening tabungan. Hal tersebut karena anggaran akan langsung diberikan melalui rekening panitia. Panitia wajib menyerahkan secara langsung fotokopi buku rekening yang telah selesai dibuat.

“Panitia disuruh buat buka rekening, jadi dana gak akan di transfer lewat rekening desa tapi akan ditransfer langsung ke rekening panitia,” pungkasnya. (cr6)

Artikel Terkait

Jangan ketinggalan berita ini!

Tinggalkan Balasan